a. Sosialisasi PAN melalui event-event/kegiatan sosial kemasyarakatan

    b. Mekanisme MABITA (masa bimbingan anggota)

    c. Membentuk jaringan Ortom, Ormit disemua segmen masyarakat

2. Cara lain PAN dalam meningkatkan jumlah pemilih

    menggalang masa kesetiap lini masyarakat baik dari sisi profesi (artis, petani, media, massa: PANCAR FORBIS Sejahtera Anggota ku) dll

3. Fasilitas lain yang diadakan PAN antara lain : fasilitas gedung yang sangat menunjang aktivitas/kegiatan partai

4. Untuk meningkatkan citra PAN bisa melalui fasilitas blog yang dimiliki sebagai bentuk sosialiasi dan promosi partai

Tidak adanya dukungan dana dari Partai merupakan kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program PosPANdu, selama ini kegiatan yang dilaksanakan hanya dengan swadaya pengurus Badan Pemberdayaan Perempuan, sementara program yang belum terealisasi masih banyak sehingga kerja Badan Pemberdayaan Perempuan terasa tidak optimal

Optimalisasi dari program PosPANdu adalah dukungan dari semua pihak, karena sebagian besar pemilih di Indonesia adalah perempuan, apabila program Badan Pemberdayaan perempuan terlaksana dengan baik, usaha kita untuk memperoleh suara maksimal dari perempuan Insya Allah bisa di wujudkan. (kh)

Saat ini tidak ada tidur nyenyak bagi aktivis partai politik. Ada Gejala di masyarakat secara kasat mata sangat jelas gerakan resistensi dan penolakan terhadap partai politik. Contoh aktual dari gejala tersebut adalah kemenangan calon independen Pilkada Gubernur NAD. Kemenangan ini mau tidak mau telah menenggelamkan wajah partai politik dalam kepekatan dirinya sendiri. Contoh lain, ada gejala yang sangat akut dalam partisipasi publik dalam hajatan pemilu. Pasangan SBY – JK secara formal memenangkan pilpres, namun di balik itu eksistensi golongan masyarakat yang emoh terhadap hajatan demokrasi tersebut sangat terlihat jelas. Golput, menjadi manifestasi suara mayoritas diam (silent majority) – karena alasan-alasan frustasi politik dan sinisme terhadap pemilu- tentu saja perlu dikhawatirkan oleh aktivis parpol dan partai politik secara institusional.

Jika di tarik benang merah dari dua contoh di atas, dapat dikatakan bahwa rakyat hampir-hampir tidak mempunyai kepercayaan terhadap segala sesuatu yang berbau politik dan perebutan kekuasaan. Resistensi, kejenuhan, sinisme ataupun frustasi politik tentu saja menjadi keprihatinan dalam diri kita masing-masing sebagai aktivis partai politik.

Paper ini berusaha mencari akar permasalahan tersebut di atas. Penulis berusaha melihat hal ini dari sudut pandang filosofi politik. Sudut pandang filsafat politik bukan saja memberikan pencerahan tentang akar masalah politik tetapi lebih dari itu akan memberikan kepada kita kebijaksanaan-kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur untuk diaplikasikan dalam aktivitas politik.

Manusia sebagai mahluk politik (zoon politicon)

Perkembangan kemampuan kognisi manusia yang diwujudkan dalam kemajuan teknologi dan sains meniscayakan pembedaan antara mahluk hidup dan mesin. Kemampuan penciptaan manusia dalam teknologi mutakhir telah berhasil membuat perangkat mesin yang sangat sempurna, sehingga kemampuan perangkat itu hampir sama dengan ciri khas kemampuan mahluk hidup. Sehingga perlu ditekankan kembali ciri khas makhluk hidup.

Ada beberapa ciri utama makhluk hidup yang membedakan dengan mesin antara lain pertama, kemampuan asimilisi. Kemampuan berasimilasi memungkinkan mahluk hidup mengubah sesuatu yang dicerna dan dimakan (memamahbiak) menjadi suatu substansinya sendiri. Kedua, mahluk hidup dengan segala kemampuannya dapat memperbaiki dan mengobati derita yang mereka alami. Ketiga, mahluk hidup mampu bereproduksi dan berkembang biak untuk menghindari kepunahan dirinya secara alami. Keempat, karena hidup dalam sebuah ruang (tempat/wilayah) tertentu dapat melakukan reaksi terhadap kondisi-kondisi lingkungannya. Mahluk hidup, khususnya manusia, yang diberi kelebihan oleh Tuhan mampu menyusun dan merendanakan tujuan-tujuan hidupnya.

Kesadaran. Inilah karunia tertinggi bagi manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Melalui kesadaran ini, manusia mampu ”melihat” segala hal baik yang tampak oleh indera maupun di luar itu. Manusia dengan kesadarannya terhadap realitas kehidupan mampu membedakan nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Dengan kesadaran ini pula manusia mampu mengidentifikasi dirinya dan memahami lingkungannya. Kesadaran sebagai mahluk yang tidak bisa hidup sendiri adalah salah satu fitrah manusia. Karena hidup memerlukan kehadiran yang lain maka manusia memerlukan selain dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasar fitrah manusia sebagai mahluk yang tidak dapat hidup sendiri, Aristoteles dalam bukunya Republica menjelaskan bahwa manusia adalah zoon politicon (Mahluk yang berpolitik). Sebagai bagian dari zoon politicon, manusia secara individual merupakan elemen terkecil dari sebuah negara. Kumpulan individu-individu yang menempati daerah tertentu membentuk kesatuan masyarakat. Selanjutnya, himpunan masyarakat yang menempati daerah atau wilayah yang lebih luas membentuk sebuah negara. Dengan kata lain, Aristoteles dalam penjelasannya lebih lanjut bahwa sebagai mahluk politik, eksistensi manusia tidak terpisahkan dengan konsepsi negara. Bahkan bagi Aristoteles, kumpulan individu yang membentuk masyarakat dan akhirnya memunculkan entitas negara adalah tujuan sempurna zoon politicon sehingga mencapai kebaikan bersama. Atau dapat dikatakan, Aristoteles ingin mengatakan bahwa politik, dalam arti kata kesalinghubungan (interrelation) antar manusia merupakan salah satu dimensi terpenting dari manusia.

Politik, Antara Teori dan Fakta

Sebagaimana dikatakan Aristoteles, politik adalah kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kenyataan in terlihat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya ketika manusia berusaha menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mencoba meraih kesejahteraan bagi dirinya atau golongannya dengan berbagai sumber daya yang ada, atau juga seseorang atau institusi yang berusaha mempengaruhi seorang yang lain atau institusi lainnya. Beberapa contoh tersebut adalah kenyataan politik dalam pemahaman seluas-luasnya.

Politik dalam pengertian yang ideal berusaha memanifestasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Pandangan ideal ini secara logik berangkat dari logika berpikir sederhana dengan dikotomi hitam-putih; benar-salah. Aktivis politik yang berusaha mencapai impian menciptakan tatanan masyarakat yang baik akan menempuh jalan atau cara yang menurut kategorinya baik. Namun dalam real politik, logika berpikir demikian sungguh kenyataan yang sukar untuk diterapkan. Ini disebabkan realitas yang terjadi di masyarakat yang sangat komplek. Selain kita yang punya paramater tertentu tentag kebaikan, pihak lain juga memiliki hal yang sama. Alih-alih parameter itu sama, malah yang ada seringkali adalah perbedaan. Perbedaan ini dalam kapasitas yang lebih jaug akan sangat berpengaruh pada pola kepentingan yang berkembang. Keanekaragaman kepentingan pada tahap tertentu menimbulkan konflik nyata yang tidak terhindarkan. Singkatnya, kepentingan yang menimbulkan konflik menjadi dasar tindakan yang kadangkala membernarkan segala cara.

Dalam rangka perjuangan kepentingan inilah kekuasaan dikejar. Perjuangan yang kadang dijalankan dengan cara-cara tidak terpuji dan dilakukan hampir oleh sebagian besar politisi menimbulkan steotipe bahwa politik itu kotor, keji, culas dan amoral. Politik secara simplistik dipahami dengan kekuasaan. Dalam pemahaman ini kekuasaan merupakan konsep yang selalu menjadi acuan untuk memahami arti politik. Orang melihat bahwa politik merupakan cara meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Pada realitasnya kekuasaan adalah hanya salah satu aspek nilai yang terdapat dalam politik. Dalam politik sendiri terdapat nilai-nilai lain antara lain, kekayaan, pendidikan, kesehatan, keahlian, penghormatan, penghargaan, afeksi dan kebajikan. Dengan melihat sisi lain nilai intrinsik yang terdapat dalam politik inilah etika, fatsoen dan moralitas politik perlu ditegakkan.

Motivasi berpartai dan tuntutan pragmatisme-idealisme

Ke arah manakah etika politik akan dikembangkan oleh para politisi produk reformasi? Dalam realitas politik keseharian, politik seringkali bermakna kekuasaan yang serba elitis, daripada kekuasaan yang berwajah populis dan untuk kesejahteraan rakyat. Politik identik dengan cara bagaimana kekuasaan diraih dan dipertahankan dengan berbagai cara meskipun bertentangan dengan konsesi bersama atau pandangan umum.
Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika.

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Etika politik yang bersifat sangat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Jadi etika politik lebih bersifat konvensional dan berupa aturan-aturan moral. Bagaimana etika politik diterapkan di tubuh PAN?

PAN didirikan atas niatan baik untuk membangun kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang nyaris pudar. Momentum reformasi menjadi starting point demi perwujudan niat mulia itu. Sehingga sejak awal pendiriannya secara inheren PAN memiliki performance layaknya lokomotif politik yang akan mengantarkan Indonesia pada cita-cita luhurnya, berkeadilan, toleransi, berkesejahteraan dan bersih dari KKN. Namun performa yang sedemikian elegan tidak diikuti dengan keberhasilan PAN dalam suksesi nasional tahun 1999 dan 2004. Banyak analisa yang diungkapkan menanggapi kegagalan tersebut, salah satunya adalah mekanisme internal partai yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Masalah tersebut menarik untuk dibahas sebagai upaya refleksi, evaluasi dan koreksi terhadap perilaku politik dan dinamika internal PAN.

Hannah Arendt, seorang filosof politik dari Jerman dalam karya monumentalnya The Human Condition (1958) menjelaskan tentang idealitas politik serta nilai-nilai yang semestinya terkandung didalamnya. Penjelasan Arendt tentang filsafat politik bertumpu pada tiga aktifitas dasariah manusia, yaitu kerja, karya dan tindakan. Ketiga aktifitas dasariah itu terangkum dalam bingkai yang disebut Arendt vita activa.

Aktifitas kerja manusia (sebagai animal laborans) berasal dari tuntutan supaya manusia mampu meneruskan kegiatan organisnya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Aktifitas kerja manusia sebagai animal laborans memproduksi barang untuk konsumsi dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Apabila politik dibangun dengan mentalitas tingkat kerja yang melulu terobsesi pada pemenuhan kebutuhan biologis maka kehidupan politik tidak akan berumur lama. Ini dikarenakan terjadi pembusukan politik oleh aktor-aktornya. Politik (melalui partai politik) pada akhirnya menjadi lahan pencarian nafkah yang tidak mengindahkan tata nilai sosial.

Aktifitas kedua yaitu karya. Melalui aktifitas karya, manusia telah terlepas dari ketertundukan karakter binatang. Manusia tidak lagi hanya berkutat pada konsumsi biologis semata. Manusia mampu mencipta obyek untuk menundukkan alam untuk kenyamanan habitatnya. Melalui aktifitas karya, manusia menjadi homo faber. Dengan aktifitas ini manusia mencipta perangkat-perangkat kerja sehingga dapat melipatgandakan daya kemampuannya. Aktifitas karya meniscayakan kerja sama dengan yang lain (the others). Penatalaksanaan politik dengan mentalitas karya membawa politik ke arus oportunistik. Karena didasarkan pada epistemologi (mekanisme cara berpikir) teknikal maka keputusan-keputusan politik hanya berdasar pada rasionalisasi mekanisme sosial. Simplifikasi keputusan-keputusan cenderung mengabaikan implikasi sosial budaya. Sehingga politik hanya didasarkan pada mekanisme pasar dan masalah manajemen.

Dua mentalitas di atas, kerja dan karya menuntun aktifitas dan motivasi politik berdasar pada prinsip pragmatisme. Upaya meraih dan mempertahankan menjadi laku utama tanpa menghiraukan proses politik yang santun, sesuai aturan yang berlaku dan jujur. Dengan pemahaman ini menjadi sesuatu yang wajar apabila aktor-aktor politik atau partai politik dinilai menjadi sarang KKN terbesar di Indonesia. Aktifitas terakhir menurut Arendt yaitu tindakan. Melalui tindakan manusia mampu mengungkapkan kebebasannya. Lanjut Arendt, bertindak berarti “mencipta sesuatu yang baru, memutus rangkaian yang kelihatannya mustahil dihindari, dan menampilkan yang tak terprediksi.” Politik menjadi sebuah seni karena merupakan kegiatan untuk ekspresi eksistensi dan pengabdian diri. Ruang publik yang berujud dalam dimensi kebangsaan dan kemasyarakatan dibangun sebagai bagian tugas utama. Hal inilah yang mendasari budaya politik yang santun. Dalam tindakan, terma-terma yang muncul tidak hanya persoalan kepentingan pribadi atau golongan,tetapi sebaliknya ia meniscayakan adanya kepentingan bersama. Disinilah Arendt sangat tidak setuju dengan totaliterisme, karena ia menghilangkan keprihatinan bersama, toleransi dan kerja sama. Hal inilah yang semestinya dipahami oleh para elite partai dalam menjalankan roda kepartaian. Proses pendewasaan melalui mentalitas tindakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan etika dan moral (fatsun) politik. Etika dan moral politik mutlak diperlukan agar setiap perilaku dan keputusan politik tidak sekadar mengusung kepentingan pragmatis tertentu saja. Dan fatsun politik merupakan bagian dari kultur demokrasi.

Bagaimana dengan dinamika internal politik PAN yang terejawantah pada sikap dan perilaku para kadernya?

Platform PAN sebagai partai yang plural dan inklusif sudah tepat, karena mengindikasikan mentalitas tindakan. Namun perlu ditekankan bahwa dalam tindakan mengandung sejumlah ciri yang mesti dimassifikasi. Pertama, dalam tindakan diandaikan sebuah ruang bersama yang plural dengan penilaian prestasi bersumber pada kompetensi dan kualitas individu. Secara personal, seorang individu dituntut untuk berafiliasi dengan individu yang lain tanpa harus menghilangkan sifat khasnya. Pada konteks ini, kader PAN seharusnya dengan penuh kesadaran melakukan refleksi diri dalam kerangka memfokuskan diri pada tercapainya tujuan ideal partai. Kedua, tindakan berarti secara proaktif mengambil inisiatif, memulai dan progresif. Ingatan bersama akan tujuan, asas dan platform partai. Kader PAN dalam konteks ini dituntut dengan rasa penuh tanggung jawab menjaga spirit perjuangan partai dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Hampir tidak ada kesepakatan di mata para politisi kita tentang akan dibawa ke mana bangsa ini, karena semua merasa benar sendiri, dan tidak pernah mau menyadari di balik pendapat yang ia nyatakan mengandung kesalahan yang bisa ditutupi oleh pendapat kelompok lain. Inilah yang ingin diimplementasikan melalui mentalitas tindakan Hannah Arendt, tanggung jawab bersama demi kemaslahatan bangsa. Andai kata motivasi berafiliasi ke dalam partai politik (PAN) didasarkan akan kesadaran ini, tidak mustahil kemenangan pemilu menjadi hasil lanjutannya.

PAN sebagai anak kandung reformasi seharusnya menjadi front liner (garda depan) dalam proses pemulihan kondisi bangsa. Tidak saja terbatas pada pembangunan suprastruktur partai, yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan kader-kader partai yang bermental tindakan, bukan saja terbatas pada orientasi pencapaian cita-cita partai, namun bagi keseluruhan kehidupan bangsa dan negara.